undang undang kepolisian 2002. TENTANG . undang undang kepolisian 2002

Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. Tindakan berdasarkan diskresi ini jika tidak dibatasi akan. Judul. go. HUKUM KEPOLISIAN Peraturan dan Undang-undang Polri Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peardilan Umum bagi Anggota Polri Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Polri Peraturan. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion,Vol. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil,. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR-RI Nomor :. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Deskripsi Artikel. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Pos-el: mezinikmat05@gmail. Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 bahwasannya tugas pokok kepolisian adalah:21 a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;. Atasan adalah. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang. 2 tahun 2002, menyebutkan bahwa :kepolisian melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. untuk mengetahui bagaimanakah tugas dan fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut UU No. 2 Nasional Indonesia. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fungsi Kepolisian Negara Dalam Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Pada Masyarakat Kota Sengkang. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama. 4 disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Ibid. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;Namun, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, status Kepolisian Republik Indonesia sudah tidak lagi menjadi bagian dari ABRI. Menegakkan hukum. 28, LN. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang didalamnya dimaksud lembaga kepolisian diposisikan dibawah Presiden dan. (2013). Citations (3)A. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian negara di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, penjabaran tugas kepolisian di jelaskan pada pasal 14 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 2002, TLN NO. Undang-Undang Kepolisian. Pengasih(kecpengasih. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan. Lahirnya Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, pengganti Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1997, yang menggunakan paradigma baru dalam pemolisian, maka penegakan hukum oleh Polri lebih bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan politik dan atau bentuk kekuatan. B. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama. Dengan diundangkannya Undang- undang No. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan. I. id – Peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Polri, sebelum diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168 ) adalah. 2002. Silahkan download Peraturan Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2022 melalui link di bawah ini: Download PDF (237. aparatur kepolisian atau POLRI. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. A. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebelum mengetahui apa saja yang dapat dilakukannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu KPK. Batasan Diskresi Kepolisian Berdasarkan pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 1. 3. 2 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Kepolisian Negara Replubik Indonesia. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil,. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. NOMOR 3 TAHUN 2002 . 28 Th. B. Undang-undang (UU) tentang Pertahanan Negara. Oct 28, 2022 · Dasar hukum yang menjadi acuan diskresi kepolisian antara lain Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya. Misalnya, dalam UU 19/2019 disebutkan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, salah satunya adalah polisi. 2. Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa tugas pokok Polri adalah, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan,. 3710, LL SETNEG : 21 HLM. , 5. JAKARTA, HUMAS MKRI – Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri) yang diajukan oleh Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Lalu, apa sebenarnya tugas Polri dan wewenang Polri dalam setiap pelaksanaan tugasnya. 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 10, 2013. Indonesia Tahun 1945; 2. Kewenangan Kepolisian Negara Rwpublik Indoensia, termuat dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI diantaranya adalah dalam Pasal 15 ayat (2) huruf E, dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang “Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api,. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH HUKUM POLSEKTA CIBEUNYING KALER . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG. Pasal 45 ayat 1 dan/atau Pasal 34 ayat 1 juncto. YPKIK, Jakarta 2004, hlm. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Judul Artikel:Fungsi dan Peran Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,. Undang-undang juga menjelaskan bentuk upaya bela negara, 4 bentuk upaya bela negara. B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik. I. Pidana dan Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikKEPOLISIAN OLEH ANGGOTA POLRI DITINJAU DARI . Semoga informasi ini bermanfaat. UMUM. NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan. Dokumen UU 3/2002 ini mengatur pertahanan negara Republik Indonesia. mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. . 2. Pejabat Polri adalah anggota Polri yang berdasarkan undang-undang memiliki. 2 Tahun 2002 ) & Undang-Undang Pertahanan Negara ( UU No. Catur Prasetya C. Ini artinya, Polri berwenang untuk bertindak sebagai. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok. 1. Undang-Undang tentang Kepolisian yaitu untuk mengetahui: 1. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Dengan diundangkannya Undang- undang No. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian 1. bahwa dalam rangka. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan,Pasal 1 (1) dan Pasal 2 Undang-Undang No. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban. Dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan. 2. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Presiden No. Dalam UU dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik. NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pedoman bagi Polri dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. MH selaku pembimbing I. dalam Undang-undang No. Judul. Istilah kepolisian dalam undang-undang Polri tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga. Tugas polisi di Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-undang No. dilandasi denqan norma-norma yang terkandung dalam Undang­ unU;:lng Nomor: 0 TulHJIl 1901 lelll,ll1g . Hum. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (1) Huruf f UU 2/2002 Tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain menurut. Dasar hukum yang menjadi acuan diskresi kepolisian antara lain Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. METADATA PERATURAN. Berlangganan Pro. Baca juga: Kapolri Dipersilakan Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Mensesneg: Tetap Harus Koordinasi dengan BKN dan Menpan RB. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik. 3 Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Surabaya:Laksbang Mediatma, hlm 6. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Rumusan fungsi kepolisian di Indonesia tercantum dalam Pasal 2 dari Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi 2 Parsudi Suparlan, , Bunga Rampai Kepolisian Indonesia, Cetakan Pertama. 91Tasaripa, K. Tribratanews. 5 Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2 Tahun 2002, Bab II Susunan dan Kedudukan Kepolisian. Etika profesi Kepolisian memuat 3 (tiga) substansi etika yaitu. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (LembaranPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai. Anggota Polri adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah: memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. E. Seseorang yang telah diberikan wewenang kepolisan. 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang. Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana C. 3. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. Proses pembentukan Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian adalah sebuah undang-undang yang memiliki peranan penting dalam menata sistem. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara7 Warsito Hadi Utomo, 2002, Hukum Kepolisian di Indonesia, Yogyakarta, LPIP Pers, hlm 91 8 Op. 22. Mengingat : 1. (2017). . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pemisahan ini pun dikuatkan melalui amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ke-2 yang dimana Polri bertanggung jawab dalam bidang keamanan dan ketertiban, sedangkan TNI bertanggung jawab dalam bidang pertahanan. Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Layanan Polisi 110; portal. Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Pasal ini menguraikan Polri dapat meminta bantuan TNI dan untuk lebih lanjut diatur dalam. C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 4. 4 Bisri Ilham. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur di dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri yang berbunyi : a. , M. Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana . Menyelenggarakan segala kegiatan, terutama dalam menjamin keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu. Pejabat Kepolisian Negara Republik. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang- Undang No. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 D. Harga Undang - Undang Dan Peraturan Tentang Kepolisian Negara Rep. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan. Pasal 41 Bab VII Undang-UndangSkripsi dengan judul “Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri (Studi Yuridis Pasal 2 Undang-undang No. polri. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)” yang disusun oleh I Gede Denny Setiadi telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada hari/tanggal :Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2023/1444 Hijriah; Mengingat : 1. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. polri. Oleh Mahatma Chryshna. Johnson Rajagukguk, S. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. Tugas Polisi Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan pada Pasal 13, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. 45 4. Berdasar Undang – undang Kepolisian, segala hal – ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi, adalah disebut : A. 10. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 . B. Abu Husna, ”Polisi (Syurthah) dalam Khilafah Islam”. Batasan Diskresi Kepolisian Berdasarkan pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 1. id - 2 - Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. II/No. 1997. RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Pengarah : K. 500. Undang-undang (UU) No. bahwa pemberian pangkat anggota Kepolisian Negarabahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Gagasan tersebut disampaikan oleh Fraksi PPP. Undang – undang Kepolisian B. UUD 1945 dan pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI. com)--Kamtibmas menurut pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 bahwa disebutkan pengertian Kamtibmas adalah keamanan dan ketertiban masyarakat suatu kondisi dinamis masyarakat salah satu persayarat terselenggaranya proses pembangunan Nasional dalam rangka tercapainya. Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pencetus lahirnya KPK di masa Kepresidenan Megawati Soekarno Putri. 2 Tahun 2002 tentang Polri. tersebut dibentuk Undang-undang no. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.